Jakarta – Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai base transceiver station (BTS) masih berperan dalam menyediakan akses internet ke masyarakat. Jika infrastruktur tersebut langsung diganti, maka berpotensi akan menjadi kerugian negara.

“Apa iya pemerintah tak membutuhkan mereka lagi dan akan beralih ke Starlink yang baru di Indonesia. Apa lagi niat investasi mereka di Indonesia sekadar gimik belaka,” katanya belum lama ini.

Apalagi, investasi besar selama puluhan tahun telah dikucurkan perusahaan telekomunikasi di dalam negeri guna mendukung pemerintah menyediakan layanan tersebut

Trubus Rahardiansah menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai memberi keistimewan kepada Starlink, khususnya pernyataan Luhut yang tidak membutuhkan BTS, karena itu akan membuat investasi telekomunikasi Tanah Air menjadi mubazir.

Langkah ini termasuk yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

“Untuk menyediakan layanan telekomunikasi di daerah 3T, pemerintah melalui Kominfo telah menggelontorkan dana triliunan untuk membangun Palapa Ring baik itu Palapa Ring Timur, Palapa Ring Tengah maupun Palapa Ring Barat. Bakti Kominfo juga telah mengeluarkan investasi yang cukup fantastis guna membuat satelit Satria-1,” ucapnya.

Jika pemerintah mengalihkan Starlink ke daerah pelosok Tanah Air bisa berdampak pada kerugian negara.

Sebab, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 3T itu salah satu dananya bersumber dari universal service obligation (USO), yakni 1,25% pendapatan kotor operator seluler yang disetorkan kepada pemerintah.

“Investasi yang dilakukan dengan menggunakan dana USO dan APBN akan sia-sia. Justru itu akan membuka potensi kerugian negara yang jauh lebih besar,” kata Trubus.

Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan kehadiran Starlink akan membuka kesempatan pelaku usaha telekomunikasi untuk dapat berkompetisi, dinilai Trubus tidak tepat.

“Jika Luhut ingin perusahaan telekomunikasi dapat berkompetisi dengan giant tech global, pemerintah harusnya menyehatkan industrinya terlebih dahulu. Apalagi mayoritas perusahaan telekomunikasi di Indonesia mayoritas UMKM,” ucapnya. (adm)

Sumber: detik.com